Termometer Air Raksa

TERMOMETER 
Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu (derajat panas atau dingin) suatu benda.Termometer menggunakan zat yang mudah berubah sifat  akibat perubahan suhu (sifat termometrik benda). Raksa (Hg) dan Alkohol mudah memuai akibat perubahan suhu, sifat termometrik inilah yang dipakai pada termometer zat cair.
     Pembuatan skala pada termometer memerlukan dua titik referensi yaitu titik tetap bawah dan titik tetap atas. Titik tetap bawah dipilih titik beku air dan titik tetap atas dipilih titik didih air pada tekanan udara 1 atmosfeer.

              Animasi 1. Termometer X dan Y

Perhatikan termometer X, jika titik tetap bawah (A)=0^o dan titik tetap atas (B)=80^o kemudian buat skala antara A-B misal 80 skala maka kita sudah membuat termometer X  dan siap digunakan untuk mengukur temperatur benda.
Sifat termometrik zat cair dalam termometer dianggap linier, jika panjang A-B 20 cm maka jarak 1 skala termometer X (1^o X) adalah 20cm/80 skala=2,5 mm/skala, berarti panjang zar cair 2,5 mm tiap 1^o X
Secara umum kita dapat membandingkan suatu termometer dengan termometer lain. Termometer X memiliki titik beku air pada skala A dan titik didih air pada skala B dan termometer Y memiliki titik beku air  pada skala C dan titik didih air  pada skala D. Perhatikan gerak muai zat cair kedua termometer, saat termometer X menunjuk skala t_x  dan termometer Y menunjuk skala t_y. Untuk mengetahui hubungan kedua termometer dengan cara membandingkan panjang zat cair kedua termometer tersebut.

 

Animasi 2. Termometer Celcius, Reamur, Fahrenheit dan Kelvin

Dengan cara yang sama seperti di atas bandingkan panjang zat cair dua di antara keempat termometer skala Celcius, skala Reamur, skala Fahrenheit dan skala Kelvin akan didapat:

Penanganan Ikan Tuna

PENANGANANAN IKAN TUNA DI ATAS KAPAL

PENDAHULUAN

Ikan  tuna merupakan salah satu primadona komoditas ekspor produk

perikanan Indonesia. Negara tujuan ekspor tuna terutama adalah Jepang. Di Jepang,

ikan tuna umumnya dikonsumsi dalam bentuk mentah, maka diperlukan daging ikan

dengan mutu yang sangat tinggi, baik dari segi kimiawi, mikrobiologis maupun

organoleptis.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa ikan tuna mempunyai kualitas

terbaik bila cara penangkapan dan pengangkatan ke atas kapal efektif.  Cara ini

menyebabkan ikan tidak terlalu banyak berontak menjelang mati/dibunuh. Kualitas ini

dapat dipertahankan apabila penanganan yang diterapkan sesudah ikan di atas

kapal sampai dengan penyimpanan maupun pengangkutan ke negara tujuan

dilakukan dengan tepat, cepat dan ekstra hati-hati. Berikut ini diuraikan beberapa

cara penanganan ikan tuna baik di atas kapal maupun di darat.

PENANGANAN IKAN TUNA DI ATAS KAPAL

- Cara penangkapan merupakan salah satu faktor yang menentukan mutu ikan

tuna. Agar diperoleh ikan dengan mutu terbaik, usahakan ikan tetap dalam

keadaan hidup dan tidak terlalu banyak berontak ketika ditarik ke arah kapal

maupun diangkat ke atas kapal. Bila hal ini dapat dilaksanakan, maka ikan tidak

terlalu banyak mengalami stress, tidak mengeluarkan banyak energi, dan tidak

segera mengalami rigor mortis.

- Sesudah ikan berada di sisi kapal, siapkan papan peluncur yang licin untuk

sarana mengangkat ikan dari air. Ganco ikan di belakang insang (bila sisi perut

ikan menghadap ke sisi perahu) atau di  bagian bawah insang luar bila sisi

punggung ikan menghadap sisi perahu. Cara yang terbaik ini lebih dianjurkan,

karena umumnya sisi punggung ikan mempunyai kulit yang lebih tebal dan kuat

sehingga lebih tahan gesekan bila ikan diangkat ke atas kapal melalui papan

peluncur.

- Sesampai di atas kapal, bila ikan tetap berontak maka ikan harus ditenangkan

dengan menutup/menekan mata dengan telapak tangan dan selimuti ikan

dengan karung (goni) basah. Selanjutnya ikan dapat dipingsankan dengan

memukul kepalanya menggunakan palu berkepala karet.

- Ikan tuna dibunuh dengan menusuk pusat syaraf (otak) dari belakang mata

menggunakan paku pembunuh (killing spike) sedalam 5 – 10 cm kemudian paku

diputar-putar untuk merusak otak.

- Selanjutnya ikan didarahi dengan menusukkan pisau tepat di belakang sirip dada

(pectoral fin) dengan kemiringan ± 45 ^oC sedalam 5 – 10 cm, disusul pemotongan

urat nadi di tulang belakang bagian ekor. Pemotongan urat nadi tersebut

dilakukan dengan menyisipkan pisau ke daging antara sirip kecil ekor (finlet)

nomor dua dan tiga sampai mengenai tulang belakang (masuk di ruasnya)

kemudian pisau ditarik sambil terus menekan sampai urat nadi terputus.

- Selanjutnya sisipkan pisau di belakang penutup insang kedua dan dorong ke

arah depan sepanjang ± 5 cm sampai di penutup insang yang pertama (preoperculum). Kerjakan hal yang sama pada sisi yang lain.

- Untuk memotong sirip perut, tidurkan ikan pada punggungnya dan potong sirip

perut sedekat mungkin ke daging (jangan sampai kena dagingnya). Demikian

juga halnya dengan sisi yang lain.http://www.bbrp2b.dkp.go.id

- Perut kemudian dibelah menggunakan pisau, tarik dari daerah di antara bekas

sirip perut ke arah dubur. Pekerjaan ini harus dilakukan dengan hati-hati agar isi

perut tidak tersayat. Selanjutnya keluarkan isi perut, potong ujung usus pada

dubur, dan ikan di balik dengan posisi perut di bawah agar sisa-sisa darah dari

rongga perut keluar. Bila pekerjaan ini sudah selesai, sirip dubur, sirip punggung

pertama dan kedua dapat dipotong (sedekat mungkin dengan daging).

Pemotongan harus dilakukan dengan hati-hati dan rapi, jangan sampai ada sisa

sirip (during/tulang sirip), karena hal ini dapat melukai ikan yang lain.

- Bukalah penutup insang dan putuskan  isthmus joint  (sambungan antara dua

insang dan badan yang terletak di bagian bawah ikan). Lakukan tahap ini dengan

sempurna sehingga sambungan tersebut benar-benar terpotong dengan

sempurna (bukalah kedua insang lebar-lebar untuk meyakinkan hal ini). Selaput

insang bagian bawah (ke arah perut) kemudian dapat dipotong. Pemotongan ini

juga harus dikerjakan dengan hati-hati jangan sampai ada daging yang ikut

tersayat.

- Sirip dada selanjutnya dipotong dengan hati-hati  sedekat mungkin dengan

daging. Penarikan sirip pada waktu dipotong tidak boleh terlalu kuat karena ini

dapat meninggalkan lubang pada daging.

- Tahap selanjutnya adalah memotong penutup insang dengan cara menyayat dari

arah bawah (perut) menggunakan pisau gergaji, diikuti dengan pemotongan

insang bagian depan sehingga insang segera dapat dikeluarkan.

- Ikan kemudian  dicuci kembali. Gunakan sikat halus dan air dingin untuk

membersihkan rongga perut maupun rongga insang atau sikat plastik/ijuk untuk

membersihkan permukaan badan ikan.

- Sesuai dengan permintaan negara pengimpor atau untuk ikan berukuran besar

(di atas 90 kg), kepala dan ekor  dapat dipotong. Pemotongan kepala

menggunakan kampak khusus, sedangkan pemotongan ekor dapat

menggunakan pisau gergaji.

- Setelah bersih, ikan segera dibawa ke ruang pendingin (0 Celcius selama ± 3 jam)

untuk selanjutnya dibekukan bila kapal dilengkapi dengan sarana pembekuan.

Bila pembekuan akan dilakukan di darat, maka ikan harus tetap disimpan dalam

ruangan pendingin atau palka pendingin.

- Penyusunan ikan dalam palka  pendingin diatur sedemikian rupa sehingga ikan

selalu tidak bersentuhan dengan dinding palka sekat, selalu tertutup es curai, dan

ekor ikan selalu mengarah ke lubang palka. Hal ini akan memudahkan saat

pembongkaran nantinya. Ikan di dalam palka dikelompokkan menurut mutu dan

atau saat tangkapan.

- Isi perut, insang maupun sirip harus segera disingkirkan dari tempat penyiangan

dan dikumpulkan di tempat tersendiri, tidak boleh dibuang ke laut karena dapat

mengundang ikan buas seperti hiu yang dapat memangsa hasil tangkapan jika belum diangkat dari air.

 

Gambar: Penanganan ikan tuna di atas kapal

PENGANGKUTAN IKAN DI DARAT/DERMAGA

- Di dermaga (di ujung bawah papan peluncur) harus selalu siap seorang petugas

untuk menerima ikan yang diluncurkan dari atas kapal.  Letakkan ikan di atas

kereta dorong yang dipermukaannya telah dibasahi dengan air. Pelindung ikan

(plastik/kain/karung tebal) juga harus selalu dalam keadaan basah.

- Bila akan mengangkut ikan lebih dari satu, maka ikan tidak boleh saling

bertumpuk. Kereta pengangkut ikan dapat dibuat sedemikian rupa sehingga

setiap ikan akan menempati ruang (kabinet) tersendiri dan tidak saling

menumpuk/ menindih satu dengan yang lain.

- Pengangkutan ke pabrik harus dilakukan secepat mungkin.

 

Gambar: Penanganan Ikan Tuna di dermaga

BEBERAPA KUNCI PENANGANAN IKAN TUNA

- Usahakan ikan diangkat ke kapal dalam keadaan hidup dan tidak banyak

bergerak.

- Pengangkatan ikan ke kapal, pembunuhan, pendarahan, penyiangan,

pembersihan dan pendinginan harus dilakukan secara tepat dan cepat.

- Ikan harus selalu dalam keadaan dingin, yaitu dengan menerapkan sistem rantai

dingin.

- Semua kegiatan harus dilakukan dengan memperhatikan faktor sanitasi

Alat Gerak Manusia

Alat gerak pada manusia dan hewan tingkat tinggi adalah tulang dan otot. Tulang disebut alat gerak pasif, sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena kemampuannya berkontraksi sehingga dapat menggerakkan tulang. Posting kali ini membahas dengan singkat mengenai Sistem gerak pada manusia : Tulang dan Otot.

Tulang

Tulang-tulang dalam tubuh manusia menyusun suatu sistem kerangka. Tulang-tulang yang menyusun rangka mempunyai struktur yang beraneka ragam, sesuai dengan fungsinya. Secara umum fungsi rangka adalah:

• menegakkan tubuh
• sebagai alat gerak pasif
• tempat melekatnya otot-otot rangka
• melindungi alat-alat yang vital seperti otak, jantung, paru-paru dan lain sebagainya
• tempat pembentukan sel-sel darah
• tempat deposit kalsium dan fosfat

Macam-macam Tulang

Tulang dapat dibedakan atas beberapa macam, baik berdasarkan jenisnya maupun berdasarkan bentuknya. Berdasarkan jenisnya, tulang dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

Tulang rawan (kartilago)

Tulang rawan (kartilago) terdiri atas sel-sel tulang rawan (kondrosit) yang mengeluarkan matriks yang disebut kondrin. Tulang rawan bersifat bingkas atau lentur. Tulang rawan pada anak berbeda dengan tulang rawan pada orang dewasa, karena tulang rawan pada anak berasal dari mesenkim dan lebih banyak mengandung sel tulang, sedangkan pada orang dewasa berasal dari perikondrium (selaput tulang rawan) yang mengandung calon sel tulang rawan (kondroblas).

Tulang keras / sejati (osteon)

Tulang keras dibentuk oleh  sel-sel tulang keras (osteosit) yang mengeluarkan matriks yang mengandung senyawa kapur dan fosfat. Penimbunan senyawa ini dalam matriks menyebabkan tulang menjadi keras. Osteosit yang meyusun tulang keras menempati suatu bagian yang disebut lakuna. Lakuna ini dihubungkan dengan lakuna-lakuna lain oleh suatu saluran kecil yang disebut kanalikuli. Lakuna yang berisi osteosit ini membentuk suatu struktur konsentris yang berpusat pada bagian tengan yang disebut saluran Havers. Pada saluran ini terdapat sistem saraf dan pembuluh darah yang bertugas mensuplai oksigen dan nutrisi bagi osteosit.


Berdasar matriksnya dikenal dua macam tulang, yaitu:

• tulang keras atau tulang kompak, bila matriks tulang rapat dan padat, misalnya:tulang pipa
• tulang spons, bila matriksnya berongga, misalnya: tulang pendek, tulang pipih

Berdasarkan bentuknya tulang dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

• tulang pipa, misalnya tulang paha, tulang betis, tulang kering, tulang hasta, dan tulang pengumpil
• tulang pipih, misalnya tulang rusuk, tulang belikat, dan tulang tengkorak
• tulang pendek, misalnya tulang pangkal lengan, tulang pangkal kaki, dan ruas-ruas tulang belakang

Osifikasi (proses penulangan)

Tulang pipa terbagi atas tiga bagian, yaitu bagian ujung disebut epifise, bagian tengahnya yang tersusun atas tulang keras disebut diafise, dan antara diafise dan epifise terdapat cakra epifise, yang terdiri atas tulang rawan dan banyak mengandung osteoblas (calon osteosit). Pada orang yang masih dalam pertumbuhan bagian inilah yang dapat bertambah panjang. Di dalam tulang pipa terdapat rongga. Rongga ini terjadi karena aktivitas osteoklas yang berfungsi merombak sel-sel tulang. Selanjutnya rongga itu berisi sumsum tulang. Sumsum ini berwarna kuning, yang merupakan campuran antara lemak dan sumsum merah.
Osifikasi adalah proses perubahan tulang rawan menjadi tulang keras. Rangka manusia telah terbentuk pada akhir bulan kedua, atau awal bulan ketiga pada waktu perkembangan embrio. Yang mula-mula terbentuk adalah tulang rawan. Kartilago berasal dari jaringan ikat embrional atau mesenkim. Di dalam kartilago terdapat rongga yang mengandung osteoblas. Peristiwa pengerasan tulang ini urutannya sebagai berikut:

1. tulang rawan pada embrio banyak mengandung osteoblas, terutama pada bagian tengah epifise dan bagian tengah diafise serta pada jaringan ikat pembungkus tulang rawan
2. osteoblas kemudian akan membentuk osteosit, (sel-sel tulang keras), yang tersusun melingkar membentuk suatu sistem Havers, yang banyak mengandung pembuluh darah serta serabut saraf
3. osteosit mensekresikan zat protein yang akan menjadi matriks tulang, dan setelah mendapatkan tambahan senyawa Ca dan P, maka tulang akan mengeras
4. terjadinya penulangan pada bagian epifise dan diafise akan menyebabkan terbentuknya daerah antara yang tidak mengalami penulangan yang disebut cakra epifise yang berupa tulang rawan yang banyak mengandung osteoblas
5. bagian cakra epifise terus mengalami penulangan, sehingga bagian inilah yang dapat menyebabkan tulang tumbuh memanjang
6. di bagian tengah tulang pipa terdapat osteoklas yang merombak sel-sel tulang yang telah terbentuk, sehingga terbentuk rongga yang berisi sumsum tulang

Hubungan Antartulang (Artikulasi)

Tulang-tulang di dalam tubuh ada yang saling berhubungan dengan erat ada pula yang tidak. Hubungan antartulang ini disebut artikulasi. Hubungan antara tulang yang satu dengan lainnya (persendian tulang) dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sinartrosis dan diartrosis.

• Sinartrosis, yaitu hubungan antartulang yang tidak memungkinkan adanya gerak. Pada jenis artikulasi ini penghubungnya adalah jaringan ikat yang kelak akan mengalami osifikasi. Misalnya hubungan antar tulang tengkorak (sutura)
• Amfiarthrosis yaitu hubungan antartulang yang memungkinkan sedikit gerak karena antartulang dihubungkan oleh tulang rawan. Misalnya ruas tulang belakang (vertebrae) dan hubungan antara tulang belakang dengan tulang rusuk.
• Diartrosis, yaitu hubungan antartulang yang memungkinkan timbulnya gerak, sering disebut dengan sendi.

Macam-macam hubungan diartrosis:

1. Sendi kaku, kedua ujung tulang agak rata, sehingga menghasilkan gerakan geser dan tidak berporos. Contohnya,hubungan antartulang karpal (tulang pergelangan kaki).
2. Sendi engsel, ujung tulang yang bergerak membentuk lekukan. Gerakan ini berporos satu. Misalnya, hubungan tulang pada siku, lutut dan ruas antar jari.
3. Sendi ovoid, di mana kedua ujung tulang yang satu berbentuk oval, dan masuk ke dalam suatu lekuk yang berbentuk elips. Misalnya, persendian antara pergelangan tangan dan tulang pengumpil. Sendi ini memungkinkan berporos dua dengan gerak ke kiri dan ke kanan, maju-mundur dan muka-belakang.
4. Sendi putar, ujung tulang yang satu dapat mengitari ujung tulang yang lain. Gerakan ini memungkinkan adanya gerakan rotasi yang berporos satu. Misalnya, hubungan antara tulang kepala dan tulang atlas.
5. Sendi pelana, kedua ujung tulang membentuk sendi pelana berporos dua. Misalnya, hubungan antara ruas jari tangan dengan tulang tapak tangan.
6. Sendi peluru (endartrosis), apabila ujung tulang yang satu berbentuk bonggol masuk ke tulang yang berbentuk cekungan. Hubungan ini berporos tiga. Misalnya, tulang lengan atas dengan tulang belikat, tulang paha dengan tulang pinggul.

Sejarah Kemerdekaan Indonesia

Latar belakang terjadinya kemerdekaan

Sesuai dengan perjanjian Wina pada tahun 1942, negara-negara sekutu bersepakat untuk mengembalikan wilayah-wilayah yang kini diduduki Jepang pada pemilik koloninya masing-masing bila Jepang berhasil diusir dari daerah pendudukannya.
Menjelang akhir perang, tahun 1945, sebagian wilayah Indonesia telah dikuasai oleh tentara sekutu. Satuan tentara Australia telah mendaratkan pasukannya di Makasar dan Banjarmasin, sedangkan Balikpapan telah diduduki oleh Australia sebelum Jepang menyatakan menyerah kalah. Sementara Pulau Morotai dan Irian Barat bersama-sama dikuasai oleh satuan tentara Australia dan Amerika Serikat di bawah pimpinan Jenderal Douglas MacArthur, Panglima Komando Kawasan Asia Barat Daya (South West Pacific Area Command/SWPAC).
Setelah perang usai, tentara Australia bertanggung jawab terhadap Kalimantan dan Indonesia bagian Timur, Amerika Serikat menguasai Filipina dan tentara Inggris dalam bentuk komando SEAC (South East Asia Command) bertanggung jawab atas India, Burma, Srilanka, Malaya, Sumatra, Jawa dan Indocina. SEAC dengan panglima Lord Mountbatten sebagai Komando Tertinggi Sekutu di Asia Tenggara bertugas melucuti bala tentera Jepang dan mengurus pengembalian tawanan perang dan tawanan warga sipil sekutu (Recovered Allied Prisoners of War and Internees/RAPWI).

Mendaratnya Belanda diwakili NICA

Berdasarkan Civil Affairs Agreement, pada 23 Agustus 1945 Inggris bersama tentara Belanda mendarat di Sabang, Aceh. 15 September 1945, tentara Inggris selaku wakil Sekutu tiba di Jakarta, dengan didampingi Dr. Charles van der Plas, wakil Belanda pada Sekutu. Kehadiran tentara Sekutu ini, diboncengi NICA (Netherland Indies Civil Administration - pemerintahan sipil Hindia Belanda) yang dipimpin oleh Dr. Hubertus J van Mook, ia dipersiapkan untuk membuka perundingan atas dasar pidato siaran radio Ratu Wilhelmina tahun 1942 (statkundige concepti atau konsepsi kenegaraan), tetapi ia mengumumkan bahwa ia tidak akan berbicara dengan Soekarno yang dianggapnya telah bekerja sama dengan Jepang. Pidato Ratu Wilhemina itu menegaskan bahwa di kemudian hari akan dibentuk sebuah persemakmuran yang di antara anggotanya adalah Kerajaan Belanda dan Hindia Belanda, di bawah pimpinan Ratu Belanda.

Pertempuran melawan Sekutu dan NICA

Terdapat berbagai pertempuran yang terjadi pada saat masuknya Sekutu dan NICA ke Indonesia, yang saat itu baru menyatakan kemerdekaannya. Pertempuran yang terjadi di antaranya adalah:

1. Peristiwa 10 November, di daerah Surabaya dan sekitarnya.
2. Palagan Ambarawa, di daerah Ambarawa, Semarang dan sekitarnya.
3. Perjuangan Gerilya Jenderal Soedirman, meliputi Jawa Tengah dan Jawa Timur
4. Bandung Lautan Api, di daerah Bandung dan sekitarnya.
5. Pertempuran Medan Area, di daerah Medan dan sekitarnya.
6. Pertempuran Margarana, di Bali
7. Serangan Umum 1 Maret 1949, di Yogyakarta
8. Pertempuran Lima Hari Lima Malam, di Palembang
9. Pertempuran Lima Hari, di Semarang

Ibukota pindah ke Yogyakarta

Karena situasi keamanan ibukota Jakarta (Batavia saat itu) yang makin memburuk, maka pada tanggal 4 Januari 1946, Soekarno dan Hatta dengan menggunakan kereta api, pindah ke Yogyakarta sekaligus pula memindahkan ibukota. Meninggalkan Sutan Syahrir dan kelompok yang pro-negosiasi dengan Belanda di Jakarta.^[1]
Pemindahan ke Yogyakarta dilakukan dengan menggunakan kereta api, yang disebut dengan singkatan KLB (Kereta Luar Biasa). Orang lantas berasumsi bahwa rangkaian kereta api yang digunakan adalah rangkaian yang terdiri dari gerbong-gerbong luar biasa. Padahal yang luar biasa adalah jadwal perjalanannya, yang diselenggarakan di luar jadwal yang ada, karena kereta dengan perjalanan luar biasa ini, mengangkut Presiden beserta Wakil Presiden, dengan keluarga dan staf, gerbong-gerbongnya dipilihkan yang istimewa, yang disediakan oleh Djawatan Kereta Api (DKA) untuk VVIP.^[2]

1946

Perubahan sistem pemerintahan

Pernyataan van Mook untuk tidak berunding dengan Soekarno adalah salah satu faktor yang memicu perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer. Gelagat ini sudah terbaca oleh pihak Republik Indonesia, karena itu sehari sebelum kedatangan Sekutu, tanggal 14 November 1945, Soekarno sebagai kepala pemerintahan republik diganti oleh Sutan Sjahrir yang seorang sosialis dianggap sebagai figur yang tepat untuk dijadikan ujung tombak diplomatik, bertepatan dengan naik daunnya partai sosialis di Belanda.
Terjadinya perubahan besar dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia (dari sistem Presidensiil menjadi sistem Parlementer) memungkinkan perundingan antara pihak RI dan Belanda. Dalam pandangan Inggris dan Belanda, Sutan Sjahrir dinilai sebagai seorang moderat, seorang intelek, dan seorang yang telah berperang selama pemerintahan Jepang.

Diplomasi Syahrir

Ketika Syahrir mengumumkan kabinetnya, 15 November 1945, Letnan Gubernur Jendral van Mook mengirim kawat kepada Menteri Urusan Tanah Jajahan (Minister of Overseas Territories, Overzeese Gebiedsdelen), J.H.A. Logemann, yang berkantor di Den Haag: "Mereka sendiri [Sjahrir dan Kabinetnya] dan bukan Soekarno yang bertanggung jawab atas jalannya keadaan". Logemann sendiri berbicara pada siaran radio BBC tanggal 28 November 1945, "Mereka bukan kolaborator seperti Soekarno, presiden mereka, kita tidak akan pernah dapat berurusan dengan Dr Soekarno, kita akan berunding dengan Sjahrir". Tanggal 6 Maret 1946 kepada van Mook, Logemann bahkan menulis bahwa Soekarno adalah persona non grata.
Pihak Republik Indonesia memiliki alasan politis untuk mengubah sistem pemerintahan dari Presidensiil menjadi Parlementer, karena seminggu sebelum perubahan pemerintahan itu, Den Haag mengumumkan dasar rencananya. Ir Soekarno menolak hal ini, sebaliknya Sjahrir mengumumkan pada tanggal 4 Desember 1945 bahwa pemerintahnya menerima tawaran ini dengan syarat pengakuan Belanda atas Republik Indonesia.
Tanggal 10 Februari 1946, pemerintah Belanda membuat pernyataan memperinci tentang politiknya dan menawarkan mendiskusikannya dengan wakil-wakil Republik yang diberi kuasa. Tujuannya hendak mendirikan persemakmuran Indonesia, yang terdiri dari daerah-daerah dengan bermacam-macam tingkat pemerintahan sendiri, dan untuk menciptakan warga negara Indonesia bagi semua orang yang dilahirkan di sana. Masalah dalam negeri akan dihadapi dengan suatu parlemen yang dipilih secara demokratis dan orang-orang Indonesia akan merupakan mayoritas. Kementerian akan disesuaikan dengan parlemen tetapi akan dikepalai oleh wakil kerajaan. Daerah-daerah yang bermacam-macam di Indonesia yang dihubungkan bersama-sama dalam suatu susunan federasi dan persemakmuran akan menjadi rekan (partner) dalam Kerajaan Belanda, serta akan mendukung permohonan keanggotaan Indonesia dalam organisasi PBB.
Pada bulan April dan Mei 1946, Sjahrir mengepalai delegasi kecil Indonesia yang pergi berunding dengan pemerintah Belanda di Hoge Veluwe. Lagi, ia menjelaskan bahwa titik tolak perundingan haruslah berupa pengakuan atas Republik sebagai negara berdaulat. Atas dasar itu Indonesia baru mau berhubungan erat dengan Kerajaan Belanda dan akan bekerja sama dalam segala bidang. Karena itu Pemerintah Belanda menawarkan suatu kompromi yaitu: "mau mengakui Republik sebagai salah satu unit negara federasi yang akan dibentuk sesuai dengan Deklarasi 10 Februari".
Sebagai tambahan ditawarkan untuk mengakui pemerintahan de facto Republik atas bagian Jawa dan Madura yang belum berada di bawah perlindungan pasukan Sekutu. Karena Sjahrir tidak dapat menerima syarat-syarat ini, konferensi itu bubar dan ia bersama teman-temannya kembali pulang.
Tanggal 17 Juni 1946, Sjahrir mengirimkan surat rahasia kepada van Mook, menganjurkan bahwa mungkin perundingan yang sungguh-sungguh dapat dimulai kembali. Dalam surat Sjahrir yang khusus ini, ada penerimaan yang samar-samar tentang gagasan van Mook mengenai masa peralihan sebelum kemerdekaan penuh diberikan kepada Indonesia; ada pula nada yang lebih samar-samar lagi tentang kemungkinan Indonenesia menyetujui federasi Indonesia - bekas Hindia Belanda dibagi menjadi berbagai negara merdeka dengan kemungkinan hanya Republik sebagai bagian paling penting. Sebagai kemungkinan dasar untuk kompromi, hal ini dibahas beberapa kali sebelumnya, dan semua tokoh politik utama Republik mengetahui hal ini.
Tanggal 17 Juni 1946, sesudah Sjahrir mengirimkan surat rahasianya kepada van Mook, surat itu dibocorkan kepada pers oleh surat kabar di Negeri Belanda. Pada tanggal 24 Juni 1946, van Mook mengirim kawat ke Den Haag: "menurut sumber-sumber yang dapat dipercaya, usul balasan (yakni surat Sjahrir) tidak disetujui oleh Soekarno dan ketika dia bertemu dengannya, dia marah. Tidak jelas, apa arah yang akan diambil oleh amarah itu". Pada waktu yang sama, surat kabar Indonesia menuntut dijelaskan desas-desus tentang Sjahrir bersedia menerima pengakuan de facto Republik Indonesia terbatas pada Jawa dan Sumatra.

Penculikan terhadap PM Sjahrir

Artikel utama untuk bagian ini adalah: Penculikan Perdana Menteri Sjahrir

Tanggal 27 Juni 1946, dalam Pidato Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Wakil Presiden Hatta menjelaskan isi usulan balasan di depan rakyat banyak di alun-alun utama Yogyakarta, dihadiri oleh Soekarno dan sebagian besar pucuk pimpinan politik. Dalam pidatonya, Hatta menyatakan dukungannya kepada Sjahrir, akan tetapi menurut sebuah analisis, publisitas luas yang diberikan Hatta terhadap surat itu, menyebabkan kudeta dan penculikan terhadap Sjahrir.
Pada malam itu terjadi peristiwa penculikan terhadap Perdana Menteri Sjahrir, yang sudah terlanjur dicap sebagai "pengkhianat yang menjual tanah airnya". Sjahrir diculik di Surakarta, ketika ia berhenti dalam perjalanan politik menelusuri Jawa. Kemudian ia dibawa ke Paras, kota dekat Solo, di rumah peristirahatan seorang pangeran Solo dan ditahan di sana dengan pengawasan Komandan Batalyon setempat.
Pada malam tanggal 28 Juni 1946, Ir Soekarno berpidato di radio Yogyakarta. Ia mengumumkan, "Berhubung dengan keadaan di dalam negeri yang membahayakan keamanan negara dan perjuangan kemerdekaan kita, saya, Presiden Republik Indonesia, dengan persetujuan Kabinet dan sidangnya pada tanggal 28 Juni 1946, untuk sementara mengambil alih semua kekuasaan pemerintah". Selama sebulan lebih, Soekarno mempertahankan kekuasaan yang luas yang dipegangnya. Tanggal 3 Juli 1946, Sjahrir dibebaskan dari penculikan; namun baru tanggal 14 Agustus 1946, Sjahrir diminta kembali untuk membentuk kabinet.

Kembali menjadi PM

Tanggal 2 Oktober 1946, Sjahrir kembali menjadi Perdana Menteri, Sjahrir kemudian berkomentar, "Kedudukan saya di kabinet ketiga diperlemah dibandingkan dengan kabinet kedua dan pertama. Dalam kabinet ketiga saya harus berkompromi dengan Partai Nasional Indonesia dan Masyumi... Saya harus memasukkan orang seperti Gani dan Maramis lewat Soekarno; saya harus menanyakan pendapatnya dengan siapa saya membentuk kabinet."

Konferensi Malino - Terbentuknya "negara" baru

Artikel utama untuk bagian ini adalah: Konferensi Malino

Bulan Juni 1946 suatu krisis terjadi dalam pemerintahan Republik Indonesia, keadaan ini dimanfaatkan oleh pihak Belanda yang telah mengusai sebelah Timur Nusantara. Dalam bulan Juni diadakan konferensi wakil-wakil daerah di Malino, Sulawesi, di bawah Dr. Van Mook dan minta organisasi-organisasi di seluruh Indonesia masuk federasi dengan 4 bagian; Jawa, Sumatra, Kalimantan dan Timur Raya.

1946-1947

Peristiwa Westerling

Artikel utama untuk bagian ini adalah: Pembantaian Westerling

Pembantaian Westerling adalah sebutan untuk peristiwa pembunuhan ribuan rakyat sipil di Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh pasukan Belanda Depot Speciale Troepen pimpinan Westerling. Peristiwa ini terjadi pada Desember 1946-Februari 1947 selama operasi militer Counter Insurgency (penumpasan pemberontakan).

Perjanjian Linggarjati

Artikel utama untuk bagian ini adalah: Perundingan Linggarjati

Bulan Agustus pemerintah Belanda melakukan usaha lain untuk memecah halangan dengan menunjuk tiga orang Komisi Jendral datang ke Jawa dan membantu Van Mook dalam perundingan baru dengan wakil-wakil republik itu. Konferensi antara dua belah pihak diadakan di bulan Oktober dan November di bawah pimpinan yang netral seorang komisi khusus Inggris, Lord Killearn. Bertempat di bukit Linggarjati dekat Cirebon. Setelah mengalami tekanan berat -terutama Inggris- dari luar negeri, dicapailah suatu persetujuan tanggal 15 November 1946 yang pokok pokoknya sebagai berikut :

• Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatra, Jawa dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah de facto paling lambat 1 Januari 1949,
• Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Negara Indonesia Serikat, dengan nama Republik Indonesia Serikat, yang salah satu bagiannya adalah Republik Indonesia
• Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia - Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya.

Untuk ini Kalimantan dan Timur Raya akan menjadi komponennya. Sebuah Majelis Konstituante didirikan, yang terdiri dari wakil-wakil yang dipilih secara demokratis dan bagian-bagian komponen lain. Indonesia Serikat pada gilirannya menjadi bagian Uni Indonesia-Belanda bersama dengan Belanda, Suriname dan Curasao. Hal ini akan memajukan kepentingan bersama dalam hubungan luar negeri, pertahanan, keuangan dan masalah ekonomi serta kebudayaan. Indonesia Serikat akan mengajukan diri sebagai anggota PBB. Akhirnya setiap perselisihan yang timbul dari persetujuan ini akan diselesaikan lewat arbitrase.
Kedua delegasi pulang ke Jakarta, dan Soekarno-Hatta kembali ke pedalaman dua hari kemudian, pada tanggal 15 November 1946, di rumah Sjahrir di Jakarta, berlangsung pemarafan secara resmi Perundingan Linggarjati. Sebenarnya Soekarno yang tampil sebagai kekuasaan yang memungkinkan tercapainya persetujuan, namun, Sjahrir yang diidentifikasikan dengan rancangan, dan yang bertanggung jawab bila ada yang tidak beres.

Peristiwa yang terjadi terkait dengan hasil perundingan Linggarjati

Parade Tentara Republik Indonesia (TRI) di Purwakarta, Jawa Barat, pada tanggal 17 Januari 1947.

Pada bulan Februari dan Maret 1947 di Malang, S M Kartosuwiryo ditunjuk sebagai salah seorang dari lima anggota Masyumi dalam komite Eksekutif, yang terdiri dari 47 anggota untuk mengikuti sidang KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat), dalam sidang tersebut membahas apakah Persetujuan Linggarjati yang telah diparaf oleh Pemerintah Republik dan Belanda pada bulan November 1946 akan disetujui atau tidak Kepergian S M Kartosoewirjo ini dikawal oleh para pejuang Hizbullah dari Jawa Barat, karena dalam rapat tersebut kemungkinan ada dua kubu yang bertarung pendapat sangat sengit, yakni antara sayap sosialis (diwakili melalui partai Pesindo), dengan pihak Nasionalis-Islam (diwakili lewat partai Masyumi dan PNI). Pihak sosialis ingin agar KNPI menyetujui naskah Linggarjati tersebut, sedang pihak Masyumi dan PNI cenderung ingin menolaknya Ketika anggota KNIP yang anti Linggarjati benar-benar diancam gerilyawan Pesindo, Sutomo (Bung Tomo) meminta kepada S M Kartosoewirjo untuk mencegah pasukannya agar tidak menembaki satuan-satuan Pesindo.
DR H J Van Mook kepala Netherland Indies Civil Administration (NICA) yang kemudian diangkat sebagai Gubernur Jendral Hindia Belanda, dengan gigih memecah RI yang tinggal 3 pulau ini Bahkan sebelum naskah itu ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947, *28 ia telah memaksa terwujudnya Negara Indonesia Timur, dengan presiden Sukowati, lewat Konferensi Denpasar tanggal 18 - 24 Desember 1946
Pada bulan tanggal 25 Maret 1947 hasil perjanjian Linggarjati ditandatangani di Batavia Partai Masyumi menentang hasil perjanjian tersebut, banyak unsur perjuang Republik Indonesia yang tak dapat menerima pemerintah Belanda merupakan kekuasaan berdaulat di seluruh Indonesia 29 Dengan seringnya pecah kekacauan, maka pada prakteknya perjanjian tersebut sangat sulit sekali untuk dilaksanakan.

Proklamasi Negara Pasundan

Usaha Belanda tidak berakhir sampai di NIT. Dua bulan setelah itu, Belanda berhasil membujuk Ketua Partai Rakyat Pasundan, Soeria Kartalegawa, memproklamasikan Negara Pasundan pada tanggal 4 Mei 1947. Secara militer negara baru ini sangat lemah, ia benar benar sangat tergantung pada Belanda, tebukti ia baru eksis ketika Belanda melakukan Agresi dan kekuatan RI hengkang dari Jawa Barat.
Di awal bulan Mei 1947 pihak Belanda yang memprakarsai berdirinya Negara Pasundan itu memang sudah merencanakan bahwa mereka harus menyerang Republik secara langsung. Kalangan militer Belanda merasa yakin bahwa kota-kota yang dikuasai pihak Republik dapat ditaklukkan dalam waktu dua minggu dan untuk menguasai seluruh wilayah Republik dalam waktu enam bulan. Namun mereka pun menyadari begitu besarnya biaya yang ditanggung untuk pemeliharaan suatu pasukan bersenjata sekitar 100.000 serdadu di Jawa, yang sebagian besar dari pasukan itu tidak aktif, merupakan pemborosan keuangan yang serius yang tidak mungkin dipikul oleh perekonomian negeri Belanda yang hancur diakibatkan perang. Oleh karena itu untuk mempertahankan pasukan ini maka pihak Belanda memerlukan komoditi dari Jawa (khususnya gula) dan Sumatera (khususnya minyak dan karet).

Agresi Militer I

Artikel utama untuk bagian ini adalah: Agresi Militer I

Pada tanggal 27 Mei 1947, Belanda mengirimkan Nota Ultimatum, yang harus dijawab dalam 14 hari, yang berisi:

1. Membentuk pemerintahan ad interim bersama;
2. Mengeluarkan uang bersama dan mendirikan lembaga devisa bersama;
3. Republik Indonesia harus mengirimkan beras untuk rakyat di daerahdaerah yang diduduki Belanda;
4. Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban bersama, termasuk daerah daerah Republik yang memerlukan bantuan Belanda (gendarmerie bersama); dan
5. Menyelenggarakan penilikan bersama atas impor dan ekspor

Perdana Menteri Sjahrir menyatakan kesediaan untuk mengakui kedaulatan Belanda selama masa peralihan, tetapi menolak gendarmerie bersama. Jawaban ini mendapatkan reaksi keras dari kalangan parpol-parpol di Republik.
Ketika jawaban yang memuaskan tidak kunjung tiba, Belanda terus "mengembalikan ketertiban" dengan "tindakan kepolisian". Pada tanggal 20 Juli 1947 tengah malam (tepatnya 21 Juli 1947) mulailah pihak Belanda melancarkan 'aksi polisionil' mereka yang pertama.
Aksi Belanda ini sudah sangat diperhitungkan sekali dimana mereka telah menempatkan pasukan-pasukannya di tempat yang strategis. Pasukan yang bergerak dari Jakarta dan Bandung untuk menduduki Jawa Barat (tidak termasuk Banten), dan dari Surabaya untuk menduduki Madura dan Ujung Timur. Gerakan-gerakan pasukan yang lebih kecil mengamankan wilayah Semarang. Dengan demikian, Belanda menguasai semua pelabuhan perairan-dalam di Jawa Di Sumatera, perkebunan-perkebunan di sekitar Medan, instalasi- instalasi minyak dan batubara di sekitar Palembang, dan daerah Padang diamankan. Melihat aksi Belanda yang tidak mematuhi perjanjian Linggarjati membuat Sjahrir bingung dan putus asa, maka pada bulan Juli 1947 dengan terpaksa mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perdana Menteri, karena sebelumnya dia sangat menyetujui tuntutan Belanda dalam menyelesaikan konflik antara pemerintah RI dengan Belanda.
Menghadapi aksi Belanda ini, bagi pasukan Republik hanya bisa bergerak mundur dalam kebingungan dan hanya menghancurkan apa yang dapat mereka hancurkan. Dan bagi Belanda, setelah melihat keberhasilan dalam aksi ini menimbulkan keinginan untuk melanjutkan aksinya kembali. Beberapa orang Belanda, termasuk van Mook, berkeinginan merebut Yogyakarta dan membentuk suatu pemerintahan Republik yang lebih lunak, tetapi pihak Amerika dan Inggris yang menjadi sekutunya tidak menyukai 'aksi polisional' tersebut serta menggiring Belanda untuk segera menghentikan penaklukan sepenuhnya terhadap Republik.

Naiknya Amir Syarifudin sebagai Perdana Menteri

Setelah terjadinya Agresi Militer Belanda I pada bulan Juli, pengganti Sjahrir adalah Amir Syarifudin yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Dalam kapasitasnya sebagai Perdana Menteri, dia menggaet anggota PSII yang dulu untuk duduk dalam Kabinetnya. Termasuk menawarkan kepada S.M. Kartosoewirjo untuk turut serta duduk dalam kabinetnya menjadi Wakil Menteri Pertahanan kedua. Seperti yang dijelaskan dalam sepucuk suratnya kepada Soekarno dan Amir Syarifudin, dia menolak kursi menteri karena "ia belum terlibat dalam PSII dan masih merasa terikat kepada Masyumi".
S.M. Kartosoewirjo menolak tawaran itu bukan semata-mata karena loyalitasnya kepada Masyumi. Penolakan itu juga ditimbulkan oleh keinginannya untuk menarik diri dari gelanggang politik pusat. Akibat menyaksikan kondisi politik yang tidak menguntungkan bagi Indonesia disebabkan berbagai perjanjian yang diadakan pemerintah RI dengan Belanda. Di samping itu Kartosoewirjo tidak menyukai arah politik Amir Syarifudin yang kekiri-kirian. Kalau dilihat dari sepak terjang Amir Syarifudin selama manggung di percaturan politik nasional dengan menjadi Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan sangat jelas terlihat bahwa Amir Syarifudin ingin membawa politik Indonesia ke arah Komunis.

1948

Perjanjian Renville

Artikel utama untuk bagian ini adalah: Perjanjian Renville

Sementara peperangan sedang berlangsung, Dewan Keamanan PBB, atas desakan Australia dan India, mengeluarkan perintah peletakan senjata tanggal 1 Agustus 1947, dan segera setelah itu mendirikan suatu Komisi Jasa-Jasa Baik, yang terdiri dari wakil-wakil Australia, Belgia dan Amerika Serikat, untuk menengahi perselisihan itu .
Tanggal 17 Januari 1948 berlangsung konferensi di atas kapal perang Amerika Serikat, Renville, ternyata menghasilkan persetujuan lain, yang bisa diterima oleh yang kedua belah pihak yang berselisih. Akan terjadi perdamaian yang mempersiapkan berdirinya zone demiliterisasi Indonesia Serikat akan didirikan, tetapi atas garis yang berbeda dari persetujuan Linggarjati, karena plebisit akan diadakan untuk menentukan apakah berbagai kelompok di pulau-pulau besar ingin bergabung dengan Republik atau beberapa bagian dari federasi yang direncanakan Kedaulatan Belanda akan tetap atas Indonesia sampai diserahkan pada Indonesia Serikat.
Pada tanggal 19 Januari ditandatangani persetujuan Renville Wilayah Republik selama masa peralihan sampai penyelesaian akhir dicapai, bahkan lebih terbatas lagi ketimbang persetujuan Linggarjati : hanya meliputi sebagian kecil Jawa Tengah (Jogja dan delapan Keresidenan) dan ujung barat pulau Jawa -Banten tetap daerah Republik Plebisit akan diselenggarakan untuk menentukan masa depan wilayah yang baru diperoleh Belanda lewat aksi militer. Perdana menteri Belanda menjelaskan mengapa persetujuan itu ditandatangani agar Belanda tidak "menimbulkan rasa benci Amerika".
Sedikit banyak, ini merupakan ulangan dari apa yang terjadi selama dan sesudah perundingan Linggarjati. Seperti melalui persetujuan Linggarjati, melalui perundingan Renville, Soekarno dan Hatta dijadikan lambang kemerdekaan Indonesia dan persatuan Yogyakarta hidup lebih lama, jantung Republik terus berdenyut. Ini kembali merupakan inti keuntungan Seperti sesudah persetujuan Linggarjati, pribadi lain yang jauh dari pusat kembali diidentifikasi dengan persetujuan -dulu Perdana Menteri Sjahrir, kini Perdana Menteri Amir- yang dianggap langsung bertanggung jawab jika sesuatu salah atau dianggap salah.

Runtuhnya Kabinet Amir dan naiknya Hatta sebagai Perdana Menteri

Dari adanya Agresi Militer I dengan hasil diadakannya Perjanjian Renville menyebabkan jatuhnya Kabinet Amir. Seluruh anggota yang tergabung dalam kabinetnya yang terdiri dari anggota PNI dan Masyumi meletakkan jabatan ketika Perjanjian Renville ditandatangani, disusul kemudian Amir sendiri meletakkan jabatannya sebagai Perdana Menteri pada tanggal 23 Januari 1948. Dengan pengunduran dirinya ini dia mungkin mengharapkan akan tampilnya kabinet baru yang beraliran komunis untuk menggantikan posisinya. Harapan itu menjadi buyar ketika Soekarno berpaling ke arah lain dengan menunjuk Hatta untuk memimpin suatu 'kabinet presidentil' darurat (1948-1949), dimana seluruh pertanggungjawabannya dilaporkan kepada Soekarno sebagai Presiden.
Dengan terpilihnya Hatta, dia menunjuk para anggota yang duduk dalam kabinetnya mengambil dari golongan tengah, terutama orang-orang PNI, Masyumi, dan tokoh-tokoh yang tidak berpartai. Amir dan kelompoknya dari sayap kiri kini menjadi pihak oposisi. Dengan mengambil sikap sebagai oposisi tersebut membuat para pengikut Sjahrir mempertegas perpecahan mereka dengan pengikut-pengikut Amir dengan membentuk partai tersendiri yaitu Partai Sosialis Indonesia (PSI), pada bulan Februari 1948, dan sekaligus memberikan dukungannya kepada pemerintah Hatta.
Memang runtuhnya Amir datang bahkan lebih cepat ketimbang Sjahrir, enam bulan lebih dulu Amir segera dituduh -kembali khususnya oleh Masyumi dan kemudian Partai Nasional Indonesia- terlalu banyak memenuhi keinginan pihak asing. Hanya empat hari sesudah Perjanjian Renville ditandatangani, pada tanggal 23 Januari 1948, Amir Syarifudin dan seluruh kabinetnya berhenti. Kabinet baru dibentuk dan susunannya diumumkan tanggal 29 Januari 1948. Hatta menjadi Perdana Menteri sekaligus tetap memangku jabatan sebagai Wakil Presiden.
Tampaknya kini lebih sedikit jalan keluar bagi Amir dibanding dengan Sjahrir sesudah Perundingan Linggarjati; dan lebih banyak penghinaan. Beberapa hari sesudah Amir berhenti, di awal Februari 1948, Hatta membawa Amir dan beberapa pejabat Republik lainnya mengelilingi Provinsi. Amir diharapkan menjelaskan Perjanjian Renville. Pada rapat raksasa di Bukittinggi, Sumatera Barat, di kota kelahiran Hatta -dan rupanya diatur sebagai tempat berhenti terpenting selama perjalanan- Hatta berbicara tentang kegigihan Republik, dan pidatonya disambut dengan hangat sekali.
Kemudian Amir naik mimbar, dan seperti diuraikan Hatta kemudian: "Dia tampak bingung, seolah-olah nyaris tidak mengetahui apa ayang harus dikatakannya. Dia merasa bahwa orang rakyat Bukittinggi tidak menyenanginya, khususnya dalam hubungan persetujuan dengan Belanda. Ketika dia meninggalkan mimbar, hampir tidak ada yang bertepuk tangan"
Menurut peserta lain: "Wajah Amir kelihatannya seperti orang yang sudah tidak berarti". Sjahrir juga diundang ke rapat Bukittinggi ini; dia datang dari Singapura dan berpidato. Menurut Leon Salim -kader lama Sjahrir- "Sjahrir juga kelihatan capai dan jarang tersenyum". Menurut kata-kata saksi lain, "Seolah-olah ada yang membeku dalam wajah Sjahrir" dan ketika gilirannya berbicara "Dia hanya mengangkat tangannya dengan memberi salam Merdeka dan mundur". Hatta kemudian juga menulis dengan singkat tentang pidato Sjahrir: "Pidatonya pendek". Dipermalukan seperti ini, secara psikologis amat mungkin menjadi bara dendam yang menyulut Amir untuk memberontak di kemudian hari.
Perjanjian Renville tidak lebih baik daripada perundingan di Linggarjati. Kedua belah pihak menuduh masing-masing melanggar perdamaian, dan Indonesia menuduh Belanda mendirikan blokade dengan maksud memaksanya menyerah. Bulan Juli 1948, Komisi Jasa-jasa Baik, yang masih ada di tempat mengawasi pelaksanaan persetujuan itu, melaporkan bahwa Indonesia mengeluh akan gencatan senjata yang berulang-ulang.

1948-1949

Agresi Militer II

Artikel utama untuk bagian ini adalah: Agresi Militer II

Agresi Militer II terjadi pada 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Mohammad Hatta, Sjahrir dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatra yang dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara.

Serangan Umum 1 Maret 1949 atas Yogyakarta

Artikel utama untuk bagian ini adalah: Serangan Umum 1 Maret

Serangan yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1949 terhadap kota Yogyakarta secara secara besar-besaran yang direncanakan dan dipersiapkan oleh jajaran tertinggi militer di wilayah Divisi III/GM III -dengan mengikutsertakan beberapa pucuk pimpinan pemerintah sipil setempat- berdasarkan instruksi dari Panglima Besar Sudirman, untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa TNI -berarti juga Republik Indonesia- masih ada dan cukup kuat, sehingga dengan demikian dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan yang sedang berlangsung di Dewan Keamanan PBB dengan tujuan utama untuk mematahkan moral pasukan Belanda serta membuktikan pada dunia internasional bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih mempunyai kekuatan untuk mengadakan perlawanan. Soeharto pada waktu itu sebagai komandan brigade X/Wehrkreis III turut serta sebagai pelaksana lapangan di wilayah Yogyakarta.

Perjanjian Roem Royen

Artikel utama untuk bagian ini adalah: Perjanjian Roem Royen

Akibat dari Agresi Militer tersebut, pihak internasional melakukan tekanan kepada Belanda, terutama dari pihak Amerika Serikat yang mengancam akan menghentikan bantuannya kepada Belanda, akhirnya dengan terpaksa Belanda bersedia untuk kembali berunding dengan RI. Pada tanggal 7 Mei 1949, Republik Indonesia dan Belanda menyepakati Perjanjian Roem Royen.

Serangan Umum Surakarta

Artikel utama untuk bagian ini adalah: Serangan Umum Surakarta

Serangan Umum Surakarta berlangsung pada tanggal 7-10 Agustus 1949 secara gerilya oleh para pejuang, pelajar, dan mahasiswa. Pelajar dan mahasiswa yang berjuang tersebut kemudian dikenal sebagai tentara pelajar. Mereka berhasil membumihanguskan dan menduduki markas-maskas Belanda di Solo dan sekitarnya. Serangan itu menyadarkan Belanda bila mereka tidak akan mungkin menang secara militer, mengingat Solo yang merupakan kota yang pertahanannya terkuat pada waktu itu berhasil dikuasai oleh TNI yang secara peralatan lebih tertinggal tetapi didukung oleh rakyat dan dipimpin oleh seorang pemimpin yang andal seperti Slamet Riyadi.

Konferensi Meja Bundar

Artikel utama untuk bagian ini adalah: Konferensi Meja Bundar

Konferensi Meja Bundar adalah sebuah pertemuan antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949. Yang menghasilkan kesepakatan:

• Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat.
• Irian Barat akan diselesaikan setahun setelah pengakuan kedaulatan.

Penyerahan kedaulatan oleh Belanda

Bung Hatta di Amsterdam, Belanda menandatangani perjanjian penyerahan kedaulatan.

Artikel utama untuk bagian ini adalah: Pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Belanda

Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1949, selang empat tahun setelah proklamasi kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945. Pengakuan ini dilakukan ketika soevereiniteitsoverdracht (penyerahan kedaulatan) ditandatangani di Istana Dam, Amsterdam. Di Belanda selama ini juga ada kekhawatiran bahwa mengakui Indonesia merdeka pada tahun 1945 sama saja mengakui tindakan politionele acties (Aksi Polisionil) pada 1945-1949 adalah ilegal.